HALIYORA.COM

CEPAT & AKURAT

Pilwako Ternate, Seluruh PPS Bakal di Rapid Test Sebelum Bertugas

Ternate, Haliyora.com

Meski penyerahan berkas calon perseorangan (independen) oleh KPU Kota Ternate kepada Panitia Pengumutan Suara (PPS) telah dilakukan pada Rabu (24/06), namun protokol covid-19 harus tetap dilalui penyelenggara, khususnya Anggota PPS di setiap kelurahan. Apalagi, penerapan relaksasi oleh Pemkot Ternate tidak berimplikasi melandainya trend penularan pandemi ini.

Karenanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate berencana melakukan rapid test terhadap seluruh penyelenggara khususnya bagi anggotanya di PPS, sebelum melanjutkan tahapan pilkada.

Sebagaimana ungkapan Kuad Suwarno, salah seorang Komisioner KPU Kota Ternate, yang membidangi Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Menurut Kuad, pihaknya masih berkomunikasi dengan pihak Gustu untuk pelaksanaan rapid test. Saat dihubungi Haliyora.com via WhatsApp pada Jumat (26/06), Kuad menjelaskan

“Torang (kami) sudah menyurat pada tim gugus tugas Kota Ternate, apakah mereka bisa melakukan rapid test atau tidak,” ucapnya.

Namun, lanjut Kuad, pelaksanaan rapid test tergantung pada keputusan tim gugus Kota Ternate. “Hingga kini jawaban dari tim gustu juga belum ada, torang (kami) masih menunggu,”ujar Kuad.

Walaupun tim Gustu akhirnya setuju untuk melakukan rapid test, kata Kuad, pihak KPU akan tetap menjalankan kerja-kerja verifikasi faktual karena jadwalnya tidak bisa lagi ditunda. “Jadi tetap sesuai dengan protokol covid,” imbuh Kuad.

Agar tahapan pilkada tetap berlangsung, anggota PPS akan dirapid secara bertahap. “Tidak sekaligus, namun harus bertahap sampai tanggal 12 Juli 2020 sesuai dengan Edaran KPU,” tuturnya.

Kuad juga menegaskan, jika anggota PPS yang dilakukan rapid dan hasilnya reaktif atau positif, maka yang bersangkutan akan diberhentikan sementara, untuk tidak melakukan verifikasi faktual.

“Yang bersangkutan langsung dikarantina dan akan digantikan yang lain untuk sementara atau dua dari anggota yang lain akan bekerja, terkecuali tiga-tiganya anggota PPS yang ada di kelurahan maka kewenangan ada di KPU untuk mengangkat kembali PPS yang lain ataupun berdasarkan PKPU yag menjelaskan tentang verifikasi faktual,” pungkas Kuad. (Sandi)

Tinggalkan Komentar

Terbaru

error: Content is protected !!